Analisa Tentang Dunia Pendidikan Kemaritiman Indonesia

Bertolak dari artikel "Satu-satunya di Sumatera, Jurusan MKP Memiliki Prospek yang Baik di Masa Depan" saya ingin menambahnya lagi ke dalam suatu analisa yang mendalam secara spesifik agar teman-teman mahasiswa UK khususnya jurusan MKP tahu mengenai kegiatan apa yang dilakukan setelah mengenyam pendidikan strata satu tersebut.

Dalam pembahasan sebelumnya saya menilai bahwa setiap mahasiswa yang bernaung di Universitas sebaiknya melanjutkanya pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab tuntutan untuk menjadi pakar dalam ahlinya diperlukan sekali, jika mahasiswa MKP menyadari hal ini maka kalian sudah termasuk mahasiswa yang mengerti akan tuntutan zaman pada perubahan bangsa sendiri. Dan ini bisa dimasukan ke dalam kategori upaya untuk membangkitkan jiwa patriotisme yang tinggi.

Sekarang bukan eranya lagi bekerja sebagai abdi negara dengan ilmu yang saya kira masih minim dari segi teori maupun praktek. Sekarang eranya spesialisasi, dunia telah berubah yang dulu dasar pendidikan hanya pengetahuan umum kini telah beralih ke pengetahuan khusus. Memang dasar berupa pengetahuan umum perlu di ajarkan karena siapa yang tahu nasib ke depan dari seseorang. Boleh jadi apa yang dilakukan di masa depan berbuah manis ketika tidak sesuai titel yang dikejarnya hari ini, kasus seperti ini banyak di antara para suksesor, mereka cenderung mendukung kurikulum semacam ini di dunia pendidikan indonesia.

Berkembangnya dunia pendidikan spesialisasi sudah bisa kita lihat pada bidang kedokteran. Dulu tidak ada yang namanya dokter spesialisasi kanker, dokter spesialisasi kulit, mata hingga dokter ahli jiwa. Tuntutan zamanlah yang memaksa mereka -para doktet terdahulu- perlu mencetus guna mempelajari, dikembangkannya agar tercipta seorang ahli atau pakar di ilmu tertentu. Karena dokter umum saja tidak mampu menangani pasien yang berbeda penyakit, sebab konsentasinya haruslah terbagi-bagi.

Kembali lagi pada ruang lingkup universitas. Patut di pertanyakan apakah metode dosen yang dikerahkan pada mata kuliah penting sudah optimal dalam pengajarannnya. Dalam prakteknya mereka cenderung menginginkan mengajar lebih dari 1 makul yang terkadang diluar konteks titelnya sendiri. Hal ini perlu di awasi dan diberi masukan bahkan dorongan kepada pelaku monopoli ilmu tersebut agar insan-insan yang benar benar teruji di bidangnya terlahir di indonesia. Bukan hanya melihat satu sisi yakni pada hak personal namun sisi lain perlu di perhatikan yakni ilmu yang diajarkan haruslah ahli di bidangnya. Yang memiliki ilmu spesialisasi manajemen, tatanan kepelabuhanan hingga spesialisasi dunia usaha bidang pelayaran dimana sesuai dengan mata kuliah yang bersangkutan. Sehingga titel yang disandang dosen tersebut dapat dipertanggungjawabkan bila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan.

Mari kita lihat pendidikan dunia eropa, mereka berani menetapkan kurikulum pendidikan menspesifikkan yang tertentu saja. Mereka menyadari suatu keahlian harus benar ditekuni agar seorang mahasiswa tersebut kedepanya produktif, inovatif dan kreatif dari ide-ide besarnya. Sebaiknya hal ini harus diwacanakan oleh pemerintah Kemenristekdikti dalam hal membangun peradaban pendidikan secara holistik. Mereka nantinya selain menjadi akademisi, pakar juga konsultan dalam bidang kemaritiman.

Namun saya juga patut mengapresiasikan sekali pada pendidikan perguruan tinggi yang hanya mendalami bidang tertentu, Seperti akademi-akademi kemaritiman, Akademi Keimigrasian (Imigrasi, KPLP & Syahbandar) lalu STIP (Pelaut, Adpel dan Dinas Kelautan), STAN (Bea Cukai dan Sukofindo) serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Karantina). Nantinya mereka akan bersaing dengan perguruaan tinggi yang sama di indonesia maupun di dunia untuk mengisi pos-pos penting dalam hal menjalankan suatu roda kemaritiman. 

Seiring waktu pengamat juga dibutuhkan, dan dari semua orang yang pantas adalah para kalangan akademisi yang menjalani pendidikan sampai level doktor di bidang kemaritiman. Bisa dikatakan mereka ini seorang ahli nujum.

Jadi kesimpulan mengenai analisa ini adalah Pendidikan di indonesia di bidang kemaritiman masih terbilang lamban dan belum adanya suatu kinerja yang baik dari pemerintah yang telah mencetak manusia-manusia hebat dalam dunia kemaritiman. Visi misi poros Jokowi mengenai maritim dunia, di prediksi pengamat dan pakar niscaya terwujud sebab kurangnya SDM yang berkualitas dan lagipun visi misi yang mulia ini masih dalam tahap pembangunan. Bila diiringi dengan kemajuan pendidikan kemaritiman, bukan tidak mungkin calon-calon mahasiswa ini akan mengembangkan visi misi indonesia yakni menjadi poros maritim dunia seperti apa yang dinantikan oleh para pendahulunya.

Satu-satunya di Sumatera, Jurusan MKP Memiliki Prospek yang Baik di Masa Depan

Program studi Manajemen Kepelabuhanan yang berdiri pada 2008 dan resmi di akui pemerintah berdasarkan akreditasi BAN-PT C-2013 telah memiliki 1 angkatan. Melihat prospek program studi ini kedepannya mampu bersaing dengan mahasiswa diluar yang juga memiliki kualifikasi setara. 

Pesatnya studi kemaritiman di indonesia ditandai dengan berjamurnya perguruan tinggi berkonteks kemaritiman. Hal ini tentu menjadi suatu pertanda baik dalam persaingan mencetak insan-insan yang berkompeten dalam dunia bahari, untuk itu mahasiswa MKP di Universitas Karimun jang Ini an hanya berdiam diri dengan keengganannya mengikuti persaingan ini. Walau semakin ketat dalam mencari lapangan pekerjaan, tidak bisa dipungkiri bahwa program bidang studi yang mengelola dan mengatur tentang ketatanan pelabuhan ini. Tidak dimiliki oleh sebagian perguruan tinggi yang berada di daerah sumatera, yang ada hanyalah perguruan tinggi berbentuk akademi. Seperti Akademi Martim Indonesia (AMI Medan), Akademi Maritim Belawan (AMB Medan), Akademi Sapta Samudera Padang dan terakhir Akademi Bina Bahari Palembang.

Akademi juga memiliki prodi yang sama percis yang dimiliki oleh Universitas Karimun, namun dalam menempuh pendidikannya mereka hanya 3 tahun (6 semester) yang disebabkan gelar akademiknya D3 (Diploma-3). Syarat untuk mendapatkan gelar studi maka harus menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang disebut tugas akhir sebagai persyaratan kelulusannya.

Sedangkan prodi MKP jenjangnya Sarjana, karena ia dibawah naungan perguruan tinggi berbentuk universitas. Untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) atau undergraduate secara normatif dibutuhkan waktu selama 4 sampai 7 tahun, tapi ada juga yang menyelesaikannya dalam waktu 3,5 tahun ataupun lebih dari 7 tahun tergantung dari kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan. Persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana maka harus menyelesaikan sebuah Karya ilmiah bernama skripsi yang wajib dibuat dan merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Sebenarnya program diploma di akademi dan program sarjana di universitas pada jurusan yang berhubungan dengan maritim pada umumnya hampir sama. Namun yang membedakan hanyalah kurikulumnya. Diploma memiliki bobot studi 60% praktek dan 40% teori, sedangkan Sarjana memiliki bobot studi 40% Praktek dan 60% teori. Dengan kurikulum yang seperti ini bertujuan agar para lulusan Diploma di akademi kemaritiman akan siap untuk bekerja karena sudah memiliki berbagai keahlian yang telah diperoleh dari kampusnya, sedangkan lulusan Sarjana seperti di kampus Universitas Karimun lebih diarahkan ke bidang riset dan disiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sampai jenjang akademis Doktor. Lebih mudahnya, kalau program studi Diploma diberikan bekal keterampilan untuk menjadi praktisi atau sejenisnya, sedangkan Sarjana mahasiswa diarahkan untuk menjadi akademisi.

Pada semua program studi di lingkungan maritim berbeda tempat bekerja nanti, seperti di akademi yang umunya memiliki 3 jurusan. Yakni Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhan. Nautika dituntut untuk menguasai medan laut yang otomatis wajib menguasai segala bidang yang berada di atas kapal, mulai dari sistem kendali, nahkoda, membaca arah angin, dan intinya ia merupakan orang yang memegang kendali penuh dan bertanggung jawab apa yang terjadi di atas kapal. Lalu untuk jurusan Teknika pun begitu juga tetapi lingkupnya tidaklah besar seperti nautika, ia hanya menguasai satu teknik saja saat berada pada operasional di kapal laut. Contoh teknik permesinan.

Nah yang menarik jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhan, karena ia sama seperti yang dimiliki oleh Universitas Karimun yakni jurusan MKP. Berbeda dengan yang di akademi, MKP memiliki prospek ke depan yang begitu luas terlebih yang dimiliki oleh negara. Ada 8 instansi yang siap menerima lulusan yang memiliki kualifikasi MKP, diantaranya Kantor Administasi Pelayaran, Syahbandar, Keimigrasian, Karantina, Bea Cukai, KPLP, KP3 dan Secofindo.

Untuk yang di akademi, mereka tentunya bisa juga berada pada instansi di atas namun lebih cenderung ke Departemen Perhubungan bagian laut dan sektor BUM Swasta yakni perusahaan di sektor kemaritiman. Penyebabnya kurikulum yang dikuasai hanya 1 atau dikhususkan untuk menguasai satu bidang, sedangkan MKP Universitas Karimun di tuntut untuk memiliki 8 bidang dan 1 bidang khusus dalam pelaksanaan tahap akhir-skripsi.

Ketersesatan Sejarah Maritim Indonesia

Dari para sejarahwan hingga perwira Angkatan Laut Indonesia berkomentar mengenai penetapan resmi Hari Maritim Nasional. Polemik ini sebenarnya harus segera dituntaskan agar tidak terjadi berlarut-larut yang mengakibatkan publik terus mengalami ketersesatan sejarah.

Ketua Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahmad Pratomo menilai kinerja pemerintah dan para sejarawan tergolong lambat untuk menetapkan Hari Maritim Nasional. Dirinya menghimbau agar para pemangku kepentingan agar opini dari para sejarawan dan komunitas sejarah semakin tertampung. Secara pribadi dirinya mengusulkan Hari Maritim Nasional lebih tepatnya jatuh pada peristiwa Perang Selat Bali.

"Spirit dan roh revousi di laut harus diangkat agar bisa menginspirasi generasi saat ini. Salah satu peristiwa penting yang mendasari itu ialah tanggal 5 April 1946 saat sekelompok pasukan dipimpin oleh pemuda bernama Markadi bergerak dari Banyuwangi menuju Bali dalam misi mendaratkan pasukan dan pengibaran merah putih.” papar Ahmad.

Menurutnya, peristiwa itu sangat heroik karena pemuda yang bersenjatakan minim mampu mengalahkan 2 kapal patroli Belanda yang jauh lebih canggih kondisinya. Selain itu, lulusan Sejarah UI itu menganggap peristiwa itu jarang diangkat di dalam buku sejarah, hanya perang di tanggal 10 November 1945 lah yang akhirnya menjadi Hari Pahlawan, sementara di laut tidak pernah”

Oleh karena itu, agar membangkitkan semangat maritim terutama dalam hal menjaga kedaulatan, Ia sangat sepakat sekali bila hari itu dijadikan Hari Maritim Nasional seperti halnya Hari Pahlawan. Kendati demikian, Ia juga menerima bila ada usulan untuk menyamakan antara Hari Bahari dan Hari Maritim yang jatuh pada tanggal 23 September.

Perlu diketahui bagi mahasiswa khususnya yang memiliki kualifikasi di bidang maritim. Bahwa tanggal 23 September merupakan hari diberlangsungkannya Munas Maritim yang pertama dan terakhir kalinya. Hari itu juga bisa memberikan makna tersendiri, karena di situ ada konsep sebuah negara dan sebuah identitas bangsa yang lebih luas gerakannya, yaitu maritim.

Sementara itu, Kasubdisjarah Dispenal Kolonel Laut (P) Rony Turangan turut memberikan pandangan terkait penetapan Hari Maritim Nasional. Menurutnya Hari Maritim Nasional tidak perlu dipandang sebagai kejadian perang di laut saja tetapi bisa dengan peristiwa lainnya yang berhubungan dengan maritim.

Kesepakatan bahwa 23 September yang saat ini diperingati sebagai Hari Bahari dijadikan pula sebagai Hari Maritim Nasional, disebabkan istilah ‘bahari’ dan ‘maritim’ sebenarnya sama hanya saja berbeda asal katanya.

“Tanggal 23 september sebagai diselenggarakannya Munas Maritim pada zaman Bung Karno saya kira lebih tepat untuk dijadikan Hari Maritim nasional, jadi tidak harus digambarkan dengan peristiwa perang atau angkatan laut, karena maritim ini punya semua anak bangsa,” ungkapnya.

Kalau memang banyak pihak yang masih menginginkan Hari Maritim itu dari peristiwa perang, Rony menegaskan lebih baik hari pemberontakan para ABK pribumi di kapal perang Belanda Zeven Provincien pada 3 Febuari 1933 pimpinan Martin Paradja yang dijadikan Hari Maritim, karena itu terjadi sebelum kemerdekaan dan menunjukan keberanian pelaut kita.

Polemik Tanggal Resmi Hari Maritim

Polemik penetapan Hari Maritim Nasional di tengah berjalannya visi poros maritim dunia tak urung tuntas. Kendati ada pihak yang mengusulkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional namun dinilai alasannya masih kurang kuat.

Mengutip kata sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri kepada salah satu media online maritimnews.com. Beliau mengatakan penetapan 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional kurang relevan dari sisi sejarah maritim nasional.

Menurutnya, alasan penyerangan rakyat kepada Gudang Militer Jepang di Pulau Nyamukan, Surabaya,  4 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan tidak bisa dijadikan ukuran dalam menetapkan Hari Maritim. Pasalnya banyak daerah seperti Sibolga, Cirebon, Tanjung Priok dan Tegal yang melakukan upaya yang sama untuk memperkuat persenjataan rakyat (saat itu belum ada BKR, TKR dan TNI).

“Angkatan bersenjata kita belum berdiri saat itu, BKR Laut sendiri yang merupakan cikal bakal TNI AL baru berdiri 10 September 1945. Jadi agak keliru, kalau atas dasar penyerangan rakyat ke tangsi militer Jepang dijadikan Hari Maritim Nasional,” terang Ahlan.

Kemudian timbul beberapa pembahasan di tataran nasional bahwa Hari Maritim Nasional seharusnya bertepatan dengan Musyawarah Maritim pertama dan terakhir kalinya yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 1963 di masa Pemerintahan Bung Karno.

Keppres Nomor 249 tahun 1964 ternyata menjadi landasan hukum Hari Maritim Nasional. Dengan dasar ini, pemerintah tinggal menegaskan kembali dan jangan sampai lupa dengan sejarah. Karena akan berakibat fatal bagi perjalanan poros maritim kalau sejarah maritim saja kita tidak tuntas.

Kendati sudah ada diskusi-diskusi kecil yang menghadirkan beberapa stakeholder baik dari ahli dan pemerintah, namun sayangnya belum ada keputusan dan pengumuman secara resmi mengenai Hari Maritim Nasional.

Hal ini sekaligus mencerminkan tindakan inkonsistensi para ahli sejarah untuk mengungkapkan sikap, terhadap Hari Maritim Nasional. Ke depan seharusnya disosialisasikan kepada anak bangsa ini akan peristiwa penting yang terjadi pada 23 September 1963 itu, agar kita saat ini tidak kehilangan arah.

Untungnya polemik ini di tangani oleh deputi IV bidang Budaya, SDM dan IPTEK Maritim Kemenko Maritim yang dipimpin oleh Safri Burhanuddin. Beliau telah membentuk tim khusus untuk mempelajari polemik ini. Namun hingga kini hasil dari penelusuran tim tersebut masih ditunggu oleh 240 juta rakyat Indonesia yang sedang bertransformasi sebagai bangsa maritim. 

Kendala STIP Dalam Mewujudkan S3

Keinginan STIP sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan generasi yang kuat kompetensinya dalam hal ilmu kemaritiman tersebut, memang belum berbuah manis.

Penyebabnya, Kemdiknas pada tahun 2012 mengeluarkan rekomendasi kepada STIP untuk membuka program S2, dengan persyaratan yang relatif sangat berat. Persyaratan itu antara lain kewajiban memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan S3 linear bidang ilmu pelayaran atau kemaritiman.

Pihak STIP diwajibkan memiliki tiga dosen berbasis akademis S3. Di negeri ini, jangankan tiga orang, satu orang saja susahnya bukan main untuk mencarinya, namun S2 linear banyak di STIP.

Harapan besar adanya kebijakan dari Kemdiknas, sebenarnya bisa saja terwujud kalau pihak Kemdiknas menyadari bahwa dalam statuta STIP ditegaskan Kemdiknas merupakan pembina akademis.

Perlu diketahui bahwa secara struktural, STIP di bawah Kementerian Perhubungan. Tetapi secara akademis, STIP di bawah pembinaan Kemdiknas. Dalam posisi pembina, adalah wajar saja bila memberikan kebijakan kepada StIp agar bisa segera melahirkan S2 bidang kemaritiman.

Padahal sarjana S2 kemaritiman ini merupakan bagian dari semangat bangsa ini lewat Undang-Undang Pelayaran, antara lain untuk menjaga dan melindungi lingkungan maritim.

Selamat Hari Maritim Indonesia

Maritim?

Wilayah kepulauan?
Masyarakat kurang mengadaptasi kata kata tersebut.
Masyarakat lebih memilih kata “wilayah laut” atau “daerah pesisir”.
Ungkapan ini sudah berakar didalam hati dan juga pikiran pada penduduk Indonesia.

Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau pulau kecil yang mengelilingi lima pulau besar yaitu sumatera,jawa,Kalimantan,Sulawesi,dan irian. Dari zaman jauh sebelum kemerdekaan masyarakat Indonesia merupakan “pelaut yang handal” dan hingga sekarang prinsip itu tetap ada dan dipercaya.

Negara harusnya mengetahui hal itu. Begitu banyak fasilitas yang harus didanai Negara untuk masyarakatnya terutama dalam bidang maritim. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kita masih lalai dalam pengolahan sarana dan prasarana tersebut. Negara sepertinya enggan untuk mengambil berat masalah laut dan lebih menitik beratkan pada politik, politik, dan politik darat.

Bahkan jangankan pemberdayaan sarana dan prasarana , ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir perbatasan saja menjadi kelalaian pemerintah dalam perberdayaan. Padahal kita semua mengetahui bahwa betapa besar asset yang dimiliki wilayah pesisir bila di urus dengan tata sarana yang memadai. Dan bahkan wilayah laut yang memiliki sumber daya dan biodiversity akan menjadi tolak ukur dalam perekonomian Indonesia sendiri.

Kita semua tahu bahwa wilayah pesisir perbatasan sering kali dikunjungi para turis-turis asing dan dijadikan wilayah kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyeludupan narkoba,trafiking, pencurian sumber daya oleh pihak luar,penyuludupan senjata api  bila tidak adanya keamanan dan pertahanan yang dilakukan pihak pemerintah. Oleh karena itu kebijakan yang tegas sangat diharapkan dalam pengawasan dan pengkoordinasian supaya terciptanya INDONESIA MARITIM YANG KOKOH.

Dengan mengingat Hari Maritim , maka besar harapan semua masyarakat agar pemerintah melirik dan menimbang kembali kebijakan-kebijakan yang akan diambil kedepan untuk menjayakan perekonomian masyarakat pesisir dalam sektor kemaritiman.

Selamat Hari Maritim, untuk wilayah kepulauan, Negara kepulauan, dan Dunia kepulauan. Save our sea, save our world.

Jaya Indonesia sebagai Poros maritim Dunia.

by : Siti Kamisah

Mental, Nalar dan Retrorika Mahasiswa

Banyaknya kesempatan berbicara di muka umum adalah sesuatu yang ternilai dan berharga bagi setiap mahasiswa, sebab untuk melatih dan meningkatkan mental salah satunya. Dengan terbiasa maka rasa canggung akan memudar seiring waktu, lalu rasa kepercayaan diri akan bangkit seketika. Banyak dari mahasiswa belum memaknai bahwa mempersentasikan hasil tugasnya adalah cikal bakal dari berprosesnya mentalitas, retrorika, dan majunya kenalaran dari seorang mahasiswa itu sendiri.

Dalam sebuah persentasi, ketika memaparkan hasil karyanya maka secara sadar kita telah bermain premis, berasumsi, melatih mimik muka, membetuk gerak tubuh yang ideal serta mengatur intonasi suara ketika di hadapan para audiens. Begitu juga dengan moderator, kata-kata yang telah tersusun secara protokoler membuat acara terkesan formal sehingga mental dapat terlatih dengan hal ini.

Ketika mahasiswa hanya mempunyai satu spesialis saja maka dia termasuk mahasiswa yang ingin berada di zona aman terus, tidak ingin keluar mencari ilmu baru agar bertambah kualifikasi spesialisasinya. Padahal inilah hal yang paling dasar, dan paling mudah untuk dilakukan agar kelak kita menjadi mahasiswa yang berpotensi.

Nah, dengan menyadari akan pentingnya pengaruh kegiatan yang ada di kampus terhadap masa mendatang. Maka implementasikan keahlian itu ke dalam suatu wadah yang lebih menarik yakni ke dalam sebuah organisasi. Agar tidak hilang dengan sendirinya karena vakum dari metode perkuliahan tersebut atau seiring melemahnya minat dalam hal membentuk kharakter mahasiswa yang mempunyai potensi pemimpin di masa depan.

HIMA-MKP Wadah Pengembangan Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Wawasan Kemaritiman

Terbukti sudah bahwa dengan ekstensinya Universitas Karimun membuat kemajuan di sektor kepemudaan kian terasa, di bandingkan dengan tetangga seperti UMRAH, STISIPOL, STIKES, UIB, POLTEK BATAM, kita -mahasiswa U.K- memang telah jauh tertinggal dari mereka yang terlihat dengan pengabdiannya kepada masyarakat di setiap domisili kampus-kampus tersebut.

Keterlambatan U.K dalam mendidik calon sarjananya bisa dimaklumi, berbagai persoalan memang selalu menghampiri kampus milik yayasan 7 juli ini. Seperti kurangnya animo mahasiswa dalam sebuah persatuan untuk kemajuan individu maupun kelompok, tidak didukungnya pihak yang menangani U.K, belum ada alat penunjang dalam proses belajar mengajar khususnya di bidang penelitian, dsb.

Akan tetapi biarlah persoalan itu dikesampingkan terlebih dahulu, mari kita ambil point pertama yaitu animo mahasiswa U.K. Pada dasarnya animo mahasiswa terbangun karena ada wadah tempat mereka berkumpul -menghimpun segala aspirasi mahasiswa. Yakni dengan memupuk rasa persatuan antar mahasiswa yang terjalin ke dalam organisasi-organisasi internal maupun eksternal.

Baru-baru ini Universitas Karimun telah memiliki sebuah himpunan mahasiswa yang bernama HIMA-MKP Universitas Karimun. Satu saja tidak cukup, perlu lagi ada hima-hima lain yang siap kami tunggu baktinya.

Sentar terdengar organisasi internal lainnya siap bermunculan. Seperti jurusan teknik informatika, lalu penjaskesrek yang beberapa hari yang lewat telah selesai melaksanakan mubes perdananya. Semoga saja pengaruh ini cepat berkembang luas hingga U.K tidak vakum dengan kegiatan-kegiatan.

Semua mahasiswa pasti tidak jauh berbeda, tidak peduli berapa banyaknya perbedaan jurusan, sudut pandang, arah pengembangan organisasi. Mereka pasti menginginkan kampus U.K menjadi lebih baik dari yang lalu.

#HidupMahasiswa

#SalamPergerakkan

Laut Karimun Tercemar Oleh Limbah Warganya Sendiri

Selama ini perhatian terhadap kelautan sangat sedikit bila dibandingkan dengan perhatian terhadap daratan. Padahal, laut merupakan bagian terbesar -mencakup 70 %- dari planet bumi. Potensi sumber daya alam laut juga jauh lebih besar dan beranek ragam, termasuk sumber daya hayatinya. Namun, implikasi darei rendahnya perhatian terhadap laut maka kemampuan memanfaatkannya juga rendah.

Foto yang di ambil pada siang kamis tadi (18-08-2016) tepat di selokan/parit salah satu hotel di Kabupaten Karimun adalah bukti ketidakpedulian masyarakat bumi beerazam terhadap ekosistem laut. Laut masih dijadikan tempat pembuangan akhir sampah dan limbah, minimnya sarana pengelolahan limbah dan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah dan limbah secara baik dan benar telah menjadikan laut ini sebagai sarana buangan limbah dari berbagai macam aktivitas mansuia.

Dengan kondisi air seperti ini maka mutunya menjadi tidak layak untuk di minum. Akar penyebabnya adalah pengelolaan limbah yang salah. Kesalahan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai yang masih tradisional, tapi juga oleh fasilitas pariwisata yang sudah dikelola dengan cara modern. Banyak hotel, tempat penginapan, cottage modern, namun tetap tradisional dalam pengelolaan limbah.

Jika kebiasaan ini tidak segera diubah dengan memperbaiki pola pengelolaan limbah, lambat laun wisatawan enggan berkunjung karena lokasinya sudah tercemar. Pencemaran laut oleh limbah dan sampah memang telah menjadi persoalan dunia dewasa ini. Sebab selain dapat mengurangi mutu obyek wisata, juga menjadi ancaman bagi kehidupan fauna dan flora laut.

Beberapa laporan penelitian menyebutkan, sampah plastik kini telah menjadi faktor pembunuh beberapa jenis hewan laut, termasuk terumbu karang. Pengelolaan limbah dan sampah di kawasan pesisir terutama di kawasan wisata memang tidak bisa sembarangan. Dengan cara pengendapan ke dalam tanah, jelas tidak cukup, sebab pasti kandungan racun yang mengendap ke tanah, bakal terbawa aliran air hujan ke laut. Dengan demikian, sama saja dengan tidak diolah. Pengelolaan limbah seperti ini jelas salah, dan akibatnya kelestarian fauna dan flora laut terus terancam, apalagi bila kemudian bercampur dengan olie dan minyak buangan kapal-kapal.

Mengubah kebiasaan membuang limbah dan sampah ke laut memang tidak mudah. Namun tentu bukan hal yang mustahil, sebab sesungguhnya perilaku masyarakat dapat diubah asalkan ada upaya serius dari semua pihak. Salah satu pendekatan kearah perubahan perilaku adalah dengan penegakkan hukum yang konsisten dan kontinyu, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup tampak berusaha menyiapkan perangkat hukum, seperti Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan sebagainya yang dapat dijadikan acuan bersama. Uje.

Ke Pantai Bersama Anak MKP - Universitas Karimun

7 Alasan Anak Tempatan Wajib Kuliah Di UK dan STIE CAKRAWALA

(Siti Kamisah) Koordinator Bidang Media Informasi dan Komunikasi HIMA-MKP Universitas Karimun

Selalu berkumpul bersama orang-orang sholeh, belajar bersama orang pintar, bermain sepak bola bersama orang pandai. Ujungnya kita akan sukses seperti mereka. 

Demikian dengan dunia perkuliahan yang marak akan peminat-peminat kampus ternama, semua menginginkan tempat kuliah yang baik. Tetapi mereka lupa bahwa kemampuan diri sendirilah yang berperan besar ketimbang lingkungan sekitar. Apa gunanya bila mereka tidak bisa memanfaatkan segala fasilitas yang memanjakan mereka. Fasilitas beserta kelengkapannya berguna untuk menyediakan serta melayani mahasiswa dalam aktivitas perkuliahan, namun jika kesempatan itu dibuang secara percuma akan merugikan diri sendiri. 

Seyogyanya, dalam praktik kehidupan di kampus mahasiswa di tuntut untuk menggunakan seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal mencari kampus yang ideal, cama/i (calon mahasiswa/i) selalu menimbangkan beberapa hal. Tidak sedikit yang pusing dengn keadaan seperti ini, salah pilih dan tak berkesan dihati maka yang di dapat putus di tengah jalan.

Berikut adalah 7 alasan kenapa anda harus berkuliah di tempat sendiri, let's go..

1. Anak tempatan wajib memikirkan kampus masa depan di daerahnya.

Agar generasi berikutnya dapat ikut serta dalam program agen of change, dan kalianpun bisa menjadi pionir serta memiliki basis yang cukup besar dalam memajukan derah sendiri. Point pertama ini hanyalah bagi calon mahasiswa yang memikirkan daerahnya untuk berkembang lebih maju, sedikit yang berfikir demikian. Sebab jiwa anak muda sekarang hanya memikirkan kesuksesan diri sendiri, bukan kesuksesan secara berjamaah.

2. Anak tempatan harus mempunyai dedikasi terhadap generasinya dan berikutnya di daerahnya.

Sama seperti di atas, namun pengorbanan ini lebih luas. Lebih condong ke masyarakat dan seiring waktu melalui proses perkuliahan yang rutin dengan mendedikasikan ke masyarakat. Maka peluang anda akan besar di daerah sendiri. Pebisnis, politisi, praktisi, akademisi adalah pekerjaan yang bisa di raih degan mudah.

3. Anak tempatan harus menjadi tuan di rumah sendiri.

Masihkah kalian menginginkan orang luar memimpin kabupaten ini ? Tentu tidak, idealis seperti ini harus ada dikalangan mahasiswa terutama kalian anak tempatan. Jangan mau di injak oleh orang luar yang sombong akan kesuksesannya di bukan tanah kelahirannya, saatnya kita memikirkan untuk memajukan daerah sendiri.

4. Peluang anak tempatan terbuka lebar.

Peluang yang dimaksud adalah dalam masa perkuliahan, jika anda kurang dalam segi kebutuhan ekonomi pastinya mahasiswa tempatan yang lebih di prioritaskan dari pada mahasiswa luar untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan lainnya. Terlebih lagi anda tergolong mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademik. Bukan beasiswa saja, dengan label anak tempatan yang berkuliah di UK/STIE Cakrawala bisa jadi melenggangkan kalian ke perusahaan besar. Dimana setiap perusahaan di karimun wajib menggunakan jasa anak tempatan, namun entah kenapa sekarang terbalik. Namun ini hanya tarik ulur, di suatu hari nanti jika pengangguran dibanjir oleh anak tempatan -mahasiswa, mereka akan goyah juga dan regulasi diganti yang baru.

5. Bergaya sesuai isi dompet.

Kuliah di jakarta namun penghasilan pas-pasan, syukur jika mendapatkan beasiswa. Kalau IQ-nya rendah, lebih baik kuliah di tanah kelahiran sendiri ketimbang diluar. Biaya hidup mahal, belom lagi uang semster yang harus di bayar. Tapi lain cerita jika modal nekat yang di pertaruhkan, namun sebaiknya berfikir lagi sebanyak mungkin untuk melakukan hal berani tersebut.

6. Hidup akan mudah bagi cama dan cami yang tidak bisa jauh dari orang tua.

Ini adalah 1 alasan yang tidak masuk akal, namun sekarang bukan era 90-an kebawah. Melihat kondisi sekarang orang tua selalu diprioritaskan anak muda sekarang. Apa lagi mahasiswa yang berhasrat kuliah di luar namun orang tua harus ada di sisinya juga. Baik itu alasan untuk menjaga kesehatannya, tidak terbiasa tanpanya, dan rasa kesepian adalah penyakit baru anak muda untuk di zaman modern ini. Agaknya perkembangan zamanlah yang menjadi generasi indonesia cengeng dan lemah tanpa kehadiran mereka.

7. Bisa lebih fokus dalam penyelesaian tahap akhir.

No 7 ini sebenarnya sama saja disetiap kampus di indonesia, dan tergantung kualitas mahasiawanya bukan daerahnya. Namun faktor memahami kondisi lebih awal juga menunjang cepat selesainya masa kuliah kita. Gerakan tangan untuk mengetik skripsi akan cepat mengalir jika temanya terkait dengan segala permasalahan yang sering di hadapi. Dan cara mendapatkan sumber dan rujukannya tidak perlu sulit, sebab anak tempatan selain di prioritaskan dalam segala hal akan mendukung jika tujuannya demi kemajuan pendidikan di daerah, juga tahu sendiri akan dinamika yang ada pada Karimun.

Lantamal Di Pinang Dan Polda Di Batam. Karimun ??

Kantor DJBC Kanwil Kepri di Jl. Ahmad Yani, Meral.

Batam adalah kota metropolitan layaknya seperti jakarta, dengan kepadatan penduduknya yang mencapai 1.130.300 jiwa. Kota yang dibentuk saat era presiden B.J Habibie ini selalu rawan akan kasus kriminal. Persaingan mendapatkan taraf hidup lebih baik menjadikan kasus sosial sering terjadi sehingga pemberitaan di media massa condong ke arah sana. Liat saja media surat kabar seperti batam pos, tribun batam seolah di kepri ini yang diliput hanya batam saja, Tg. pinang, Bintan, Karimun bukanlah tajuk utama pada halaman cover koran tersebut. Namun semua itu adalah kewajaran yang memang harus disediakan demi kebutuhan akan kebaikan kedepan kota batam. Untuk mengawali semua aktivitas kriminal yang ada, sangat strategis bila polda kepri ditempatkan di sana, sedangkan daerah lain masih terlalu minim dibandingkan dengan kejahatan yang ada di kota batam.

Masalah keamanan sudah di ambil alih kota batam sebagai centralnya kepolisian di wilayah kepri, selanjutnya dengan sektor pertahanan. Melihat geografis kepri, tidak tepat bila semua intansi penting terpusat hanya 1 daerah, alasannya kepri bukanlah daerah daratan seperti di provinsi Riau. Pulau-pulau lain tentu sulit untuk di pantau setiap perkembangannya. Hematnya, tidak ada efisiensinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Lantamal Kepri yang terletak di Jln. Yos Sudarso no 1 Batu hitam, Tg. Pinang menjadi satu bukti bahwa pembagian tugas untuk daerah masing-masing telah di koordinir sedemikian baik oleh pemerintah pusat. Bukan tidak ada alasan menempatkan pangkalan utama angkatan laut tersebut di tanah gurindam, di sana langsung berbatasan dengan laut cina selatan. Yang akhir-akhir ini indonesia harus ikut campur dalam mengamankan sumber daya alamnya serta menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman serangan berupa sabotase, propoganda, perompak, pembajakan dan sebagainya. Perlu diketahui, lantamal adalah pangkalan utama angkatan laut yang setingkat dengan kapolda di kepolisian. Dibawahnya ada lanal (pangkalan angkatan laut), seperti lanal tanjung balai karimun, lanal batam, dll. Lalu untuk kepolisian ada yang namanya polres dan yang terkecil polsek.

Kemudian, pengamanan dalam dunia ekspor dan impor juga perlu di perhatikan, malah lebih dari khusus. Bila ekonomi bangsa ini menurun maka semua sektor akan terikut imbasnya. Bisa saja gaji kepolisian akan di pangkas dan alutsista (alat utama sistem senjata) kita tidak bisa memproduksi lagi apa lagi untuk membeli suku cadangnya dari negara lain. Padahal sekarang ini negara kita sedang dalam upaya menjadi negara mandiri dalam menciptakan alutsista. Seandainya semua terjadi maka keamanan, pertahanan, kedaulatan, dan marwah bangsa indonesia akan runtuh dan bangsa ini akan rawan untuk di jajah kembali.

Berkaca pada di atas, direktorat jenderal bea cukai yang terbentuk pada tahun 1 oktober 1945 memiliki tugas dan wewenangnya namun tidak seperti TNI yang menjaga pertahanan, mereka lebih ke arah pengamanan seperti kepolisan tetapi cenderung mengamankan barang/aset yang dimiliki indonesia di wilayah kelautan teritorial.

Dalam instansi pemerintah tersebut terdapat daerah yang mendapat predikat khusus, yakni provinsi kepri. Dimana hanya bea cukai keprilah yang benama DJBC Kanwil Khusus Kepri. Suatu kebanggan bagi provinsi kepri khusunya kabupaten karimun yang telah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengurusi aktivitas perdagangan di perairan laut kepri.

Satuan ini langsung di bawah arahan kementrian keuangan dan memliki direktorat jenderalnya, beda dengan kepoliskan dan TNI yang memiliki atasanya langsung seperti kapolri dan panglima TNI. Kementrian keuangan menangani berbagai direktorat jenderal, diantaranya direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal imigrasi, direktorat jenderal kesyahbandaraan, dan sebagainya.

Baca Juga : Mengenal DJBC Indonesia Lebih Dalam

Mengenal DJBC Indonesia Lebih Dalam

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Kewenangan DJBC

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), Etil alkohol dan Minuman mengandung etil alkohol.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minumn keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minumn keras, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi komsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu. Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tarif barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setehah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya indonesia ini dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Baca Juga : Lantamal Di Tg. Pinang Lalu Polda Di Batam. Dan Karimun ??

11 Pertanyaan Seputar BAKAMLA, Mahasiswa Kelautan Wajib Tahu

Aiza Arfhayani (Wakil Ketua HIMA-MKP Universitas Karimun)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) bermetamorfosis menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertugas sebagai Indonesia coast guard. Berikut adalah pertanyaan seputar Bakamla yang membuat saya masih bingung apa peran, fungsi dan kenapa sampai dirubah nama instasi keamanan laut tersebut. Lalu juga terdapat jawaban yang saya himpun dari berbagai sumber di media online yang rujukannya cukup terpecaya. Baiklah langsung saja kita ke pertanyaan pertama.

1. Apa perubahan utama Bakorkamla menjadi Bakamla?

Bakorkamla adalah suatu instansi pemerintah yang dibentuk pada 1972. Tujuan presiden saat itu bagaimana proses ilegal di laut diproses hukum secara tuntas. Di situ, ada (TNI) Angkatan Laut (AL), kejaksaan, dan Imigrasi. Pada 2005, presiden meningkatkan lagi Bakorkamla tidak hanya aspek AL, kejaksaan, dan imigrasi. Juga ada polisi, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPLP KKP), Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub untuk bagaimana mengoordinasikan semua stakeholder terkait. 

Pada 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai UU 32 Tahun 2014 ingin lembaga ini tak hanya bersifat koordinasi, tapi juga bersifat gabungan dalam arti tiga hal. Pertama, patroli gabungan. Kedua, penggunaan sistem peringatan dini supaya patroli lebih efisien. Sehingga, baru bergerak ke laut kalau ada peristiwa yang dideteksi radar atau satelit. Ketiga proses hukum yang tuntas tidak hanya pemberkasan di lapangan, tapi juga sampai ke pengadilan. Sehingga, pengguna laut mendapat kepastian hukum. 

2. Apakah struktur organisasi Bakamla ikut berubah?

Perubahan Bakorkamla pada 2005 menjadi Bakamla pada 2014 tidak menambah unsur organisasi, hanya mengubah eselon II pada tingkat kepala pusat menjadi deputi atau naik pangkat menjadi bintang dua. Sehingga, komunikasi deputi Bakamla dengan instansi lain di dalam negeri menjadi setara. Misalnya, dengan asisten operasi AL dan Polri, dirjen Hubla dan KKP menjadi setara. 

Di zona maritim yang sebelumnya satgas dipimpin kolonel sekarang dipimpin laksamana pertama sehingga zona dapat berkomunikasi dengan pejabat setara, seperti danlantamal, kapolda, dan danrem. Juga, dengan mitranya di luar negeri, misalnya, di zona Batam dengan di Johor, Malaysia, punya wewenang berkoordinasi. Bicara bintang satu dengan bintang satu, bintang dua dengan bintang dua.

3. Bersama BNPT dan BNN, bisakah presiden Jokowi memperkuat peran Bakamla ?

Arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas pada 21 September (2015), tolong jangan diartikan masing-masing instansi memperkuat diri, masing-masing memperkuat sinerginya. Kata beliau. Semenjak perintah itu, pemerintah melakukan latihan bersama BNN di Batam. Kemudian dengan BNPT di Manado, jadi arahan presiden ditindaklanjuti. 

Bakamla juga menindaklanjuti dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bagaimana potensi limbah nuklir bisa kita cegah, deteksi dini dengan Bapeten supaya awak kapal itu tidak canggung menangani masalah limbah nuklir. Aspek efisiensi, peralatan, sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di tiga instansi hendaknya jangan duplikasi. Bapeten, misalnya, punya peralatan tingkat memonitor tingkat radioaktif maka Bakamla untuk apa belinya lagi. Lalu BNN bisa mendetaksi alat terkait narkoba maka Bakamla untuk apa membelinya lagi dan sebaiknya menggunakan yang sudah ada.

Dari sisi perundang-undangan, ada dua hal yang harus ditindak lanjuti. Struktur organisasi evaluasi perlu penguatan untuk mempertajam tugas pokok yang sudah ada dan meningkatkan struktur organisasi yang sudah ada. Dulunya (pejabat) eselon II usulkan eselon I, yang dulunya eselon III sulkan eselon II. Secara prinsip, tidak menambah organisasi, tapi ada yang dinaikkan kewenangannya, tujuannya untuk mempercepat komando di lapangan. 

Aspek kedua perundang-undangan itu dipertajam. UU tentu dalam perkembangannya harus direvisi, jangan digunakan terus-menerus selama 10-20 tahun tanpa direvisi, pemerintah temukan pengamanan dan keselamatan laut harus seimbang. Tak ada keamanan yang proporsinya lebih besar dibandingkan keselamatan. Keamanan terkait hajat hidup orang banyak dengan perlindungan geliat ekonomi. Keselamatan terkait dengan nyawa manusia. 

4. Bagaimana peran Bakamla dalam penegakan hukum di laut?

Sekarang, Bakamla lebih menata bagaimana para instansi yang memiliki kewenangan di laut itu terdistribusi rata dari Sabang sampai Merauke. AL di daerah ini, polisi di daerah ini, KKP di daerah ini. Istilahnya, Bakamla filling the gap dalam arti ruang. Masing-masing (instansi) silakan beroperasi, Bakamla tahu operasi yang dilakukan stakeholder, berapa kapal digelar dan lamanya, baru Bakamla mengisi daerah yang kosong. Prinsipnya, efisiensi tidak ada duplikasi ruang patroli, tidak ada pemborosan BBM, dan tidak ada proses hukum terhenti di tengah jalan. Semua pengguna laut jika salah akan dipersalahkan dan kalau tidak salah maka dilepaskan.

5. Bagaimana membedakan tugas Bakamla dan TNI AL dalam penegakan hukum di laut?

Dalam RUU Keamanan Laut yang diusulkan dan dilaporkan ke presiden ditujukan untuk lebih menata peran dari masing-masing lembaga yang memiliki fungsi keamanan di laut dan mengarahkan kepada Bakamla dan instansi sipil yang ada di dalamnya untuk melaksanakan fungsi maritime civil law enforcement. Itu dibuat dan tak bisa digabung sejak awal dengan defense law maritime.

Bersama KSAL, mereka mendukung. Yang artinya tak beri personel dan kapal tapi mendukung dalam artian begitu maritime civil law enforcement ditata, pertahanan mengikuti seandainya dalam penataan itu Bakamla sudah memberikan lokasi operasi polisi, KKP, Bea Cukai maka wilayah kosong diisi dengan Bakamla atau AL. Jika terkait kedaulatan, pemerintah akan meminta AL gelar operasi di sana. 

6. Program lain apa yang dijalankan Bakamla?

Kapolri pernah mengatakan, Bakamla itu hendaknya jangan sibuk sendiri dengan internal, tapi juga bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat. Karena itu, pemerintah mempunyai program membagikan life jacket dan ring buoy supaya saudara kita nelayan yang setiap hari melaut itu dapat berlayar lebih jauh lagi karena merasa lebih aman. 

7. Bagaimana terkait komando penegakan hukum di laut?

Jika bicara masalah keamanan dan keselamatan, maka bicara hierarki komando. Jangan sampai komando itu menjadi suatu diskursus (antarinstitusi), ada komando atau perintah ditanya lagi, itu tidak benar. Komando itu artinya kecepatan dan ketepatan. 

Setiap komando itu dipertanggungjawabkan ucapannya, itu menyangkut nyawa manusia dan biaya. Kalau ada kapal tenggelam, masih ngeyel, komando menyelamatkan yang tentunya harus di selamatkan. Kewajiban seseorang yang mendapat perintah melaksanakan secepat dan setepat mungkin, jangan digabung di awal lalu ditata.

Jika melihat peraturan secara global, AL juga mempunyai tugas konstabulari melakukan pengamanan di laut dalam, jadi apakah AL juga terlibat? Ya wajib. Jangan melihat kedaulatan dalam arti garis batasan saja, potensi mengganggu keamanan di perairan itu juga harus dilihat. Hanya pengerahan AL pakai kapal perang, yang berbeda dengan kapal sipil. Dalam menangani praktik ilegal, tak bisa dibagi defensi dan maritime civil.

8. Kejahatan laut jenis apa yang menjadi prioritas Bakamla?

Jika disadari, kejahatan di laut banyak, tak hanya illegal fishing dan perompakan, ada BBM ilegal, illegal logging, pembuangan limbah nuklir, atau kejatahan narkotika. Itu semuanya patut cermati. Kejadian illegal fishing mempunyai potensi kerugian negara yang banyak, perompakan juga banyak. Kalau bicara perompakan itu tak hanya bicara tentang Indonesia, tapi juga bagaimana kartelnya dengan negara lain. Karena itu, menyangkut antarnegara tentu aparat sipil dan militer terlibat di dalamnya, ini menyangkut masalah kedaulatan dan batas negara.

Namun, jangan lupa dengan BBM ilegal, memang jumlahnya sedikit namun nilai rupiahnya tinggi. Misalnya, kapal ikan potensi kerugian negara Rp 1 miliar satu kapal, ada 100 kapal dan Rp 100 miliar. Tapi, BBM ilegal itu satu kapal nilainya bisa Rp 200 miliar. Value dari illegal activity yang dilakukan berbeda. Karena itu, kegiatan ilegal di laut itu banyak yang harus di amankan.

9. Dari penindakan hukum selama 2015, berapa uang negara yang diselamatkan?

Pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut berbasis early warning system. Bakamla tahun lalu menyelenggarakan patroli sebanyak 15 kali, terdiri atas patroli mandiri enam kali, patroli bersama sembilan kali, dan patroli terkoordinasi mitra di luar negeri sebanyak tiga kali dengan hasil 2.100 kapal diperiksa, 40 kapal diberikan teguran, dan 28 kapal ditangkap.

Dalam pelaksanaan operasi, Bakamla didukung lembaga atau kementerian terkait dengan jumlah layar 10 jam per hari dan sekitar 4.500 personel, dengan estimasi sementara menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,9 triliun atau 19 kali lipat dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) operasi Bakamla sebesar Rp 99 miliar. Itu bukan kinerja Bakamla saja, tapi kinerja bersama stakeholder. Sudah tidak zamanya lagi jika mengklaim diri sendiri, klaim sektoral.

10. Apa upaya Bakamla untuk menurunkan ego sektoral antar lembaga?

Pertama, Bakamla menerapkan prinsip integrasi, jika mengenai integrasi, mulai dari latihan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan assessment. Sehingga, kegiatan Bakamla dan stakeholder tak hanya operasi, tapi latihan bersama juga ada di dalamnya. Kedua, perencanaan bagaimana koordinasi biro Bakamla dan biro stakeholder agar tak ada duplikasi. Ketiga, integrasi dalam pelaksanaan geladi penyegaran kita satukan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan operasi. Terakhir dan penting, evaluasi dan assessment. Pemerintah tidak menginginkan evaluasi saja dan menemukan perbaikan untuk langkah selanjutnya sehingga kinerja terus akan meningkat. 

11. Bagaimana masalah terkait dengan penguatan armadanya?

Prinsip yang digunakan Bakamla tidak duplikasi dari kapal yang dimiliki stakeholder. Secara empiris, maritime civil law enforcement mempunyai rentang antara 28 sampai 40 meter maka Bakamla tidak mengadakan kapal dalam rentang itu, dipilih di bawah 28 meter atau di atas 40 meter. 

Kedua, Bakamla juga bagian komponen cadangan maka sarana pemerintah untuk di kapal, dudukan untuk mendukung pertahanan jika diperlukan. Bukan berarti di kapal ada peluru kendali, melainkan landasan untuk peluru kendali dalam bentuk rangka ada. Namun, jika dipakai untuk unsur pertahanan. Bakamla juga harus berperan serta jika suatu saat nanti timbul konflik maritim. 

Konflik maritim tak harus diselesaikan secara maritim, itu diselesaikan pendekatan sipil, diplomasi, itu menunjukkan kedaulatan. Bakamla harus mempunyai sarana untuk itu. Karena itu, kapal bakamla memilih 12 meter dan 16 meter untuk jenis pemburu. Untuk kapal operasi antarpulau yang ukuran 48 meter. Untuk laut luar, ada kapal 110 meter. Kapal disiapkan untuk komponen cadangan meskipun peralatannya tidak ada.

Satu hal lagi, kapal ini berfungsi sebagai kapal latih. Sehingga, kalau stakeholder ingin memakai, silakan gunakan kapal Bakamla, pemerintah menegaskan kembali silahkan gunakan sarana dan prasarana, baik latihan bersama maupun mandiri, khususnya dalam hal kapal dan sistem peringatan dini di dalam kapal itu.

***

Menyiapkan Calon Generasi Pemimpin Masa Depan

Aiza yang masih berstatus mahasiswa Universitas Karimun ini mengaku senang dengan kehidupan yang dijalaninya sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran.

"tingkat kritis anak muda mahasiswa itu harus merangsang bagaimana berpikir visioner - lebih jauh, untuk masa ini dikalangan mahasiswa sedikit yang memikirkan nasib kedepan generasinya. Mereka malah memikirkan kesuksesan sendiri ketimbang perubahan bersama apa lagi sesuatu yang bersifat milik publik. Padahal dengan berfikir demikian bisa mendorong kesuksesan kita sebagai mahasiswa ke arah yang lebih lebar," kata wakil ketua HIMA-MKP Universitas Karimun ini.

Aiza menambahkan, era pejabat berusia 50 tahunan sudah berakhir karena hampir memasuki usia pensiun. Demi melihat NKRI ini bisa berjaya pada masa akan datang, ia ingin pemerintahan indonesia melalui BAKAMLA berkontribusi menyiapkan generasi muda untuk mengisi tampuk kepimpinan nasional. Langkah konkret yang dilakukannya adalah menyiapkan konten sebaik mungkin untuk diberikan ke generasi sekarang untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai.

Wanita yang segera memasuki semester tiga ini yakin mahasiswa akan membawa bangsa ini menuju ke arah lebih baik. "Harus disampaikan kepada mereka, tapi jangan dilihat sebagai kegagalan. Karena memang eranya belum, tapi suatu saat saya yakin generasi muda yang masih menempuh kuliah dengan kualitas dan tingkat kritis pemikiran yang ada merekam mempunyai kemampuan memimpin negeri ini lebih baik," kata alumnus SMA 3 tersebut.

Mohon Maaf Lahir Dan Batin

Hari raya idul fitri sudah dekat, semua orang berbondong-bondong menyiapkan kata-kata ucapan hari raya yang disertai permintaan maafnya. Begitu juga dengan kami dari mahasiswa universitas karimun khususnya dari prodi MKP, atas nama organisasi HIMA-MKP UK kami mengucapkan minal aidil wal faizin.

Manusia memang tempatnya salah dan khilaf, jika kita selalu benar maka kita sudah menyalahi aturan karena kita tidaklah sempurna sebagaimana sempurnanya Allah swt. Semoga semua kesalahan yang kami lakukan bisa dimaafkan oleh rekan-rekan dan semoga kedepannyaa kita menjadi saudara seiman yang senantiasa saling memafatkan satu sama lain.

Terutama untuk civitas akademika universitas karimun, dosen, mahasiswa jurusan lain, penjaga kampus, dll. Apa yang yang kami lakukan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki hubungan kita agar kedepannya kampus tercinta kita bisa lebih maju secara perlahan namun pasti ke arah yang lebih baik.

By : Sofian

Humas HIMA-MKP Universitas Karimun

Selamat Hari Laut Sedunia

Akhir-akhir ini pihak asing yang mengintervensi indonesia serta yang mencoba mengganggu kedaulatan negara sudah kita halau, begitu juga dengan para perampok yang ingin mengeruk sumber daya alam kita. Namun, para pemikir -para pemimpin- negara ini pasti akan bertanya. Seberapa lama kita akan bertahan seperti ini ? Jangan takut terlebih risau, kita sudah memiliki putra-putri terbaik bangsa yang akan menjaga laut kita.

Mereka ialah para serdadu yang siap mati demi NKRI, dan para peneliti, pakar serta ilmuwan yang setia untuk berbakti pada ibu pertiwi dengan penemuan-penemuan yang mereka ciptakan, lalu ada para unsur-unsur kepemerintahan yang menangani kelautan. Dan tak lupa masyarakat indonesia yang kuat akan persatuannya jika ada penindasan secara global.

Berbagai program pembangunan yang melibatkan laut sangat diapresiasi oleh masyarakat, apa lagi kami mahasiswa, pastinya selalu mendukung disertai masukkan -cenderung kritikan- yang memang agak kurang valid di mata birokrat. Tapi ingat kelak kita akan mengganti kalian untuk mengurusi laut nusantara. Jadi berbanggalah kita yang berstatus mahasiswa, karena di tangan mahasiswalah akan tergenggam arah bangsa.

Hari ini adalah hari laut sedunia, maka kami dari mahasiswa manajemen kepelabuhanan dan pelayaran universitas karimun menyambut baik apa yang telah dilakukan pemerintah indonesia terhadap laut yang telah lama kita huni ini. Ada beberapa prestasi dan kejayaan dalam dunia kemaritiman yang patut kami banggakan, salah satunya adalah dalam bidang keamanan dan pertahanan di laut. Pemerintah sudah cukup sukses menghancurkan praktek ilegal fishing yang marak terjadi sebelum era presiden Jokowi, suksesornya adalah menteri perikanan dan kelautan yakni Susi Pujiastuti dan inisiatornya tentu presiden kita.

Dalam bidang keamanan kita sudah hampir terbang, ibarat garuda sudah mulai mengepakkan sayap untuk siap menjelajah dunia. Perusahaan indonesia beserta koleganya telah berhasil membuat beragam kapal perang yang di prakarsai oleh TNi AL dan telah menembus pasar internasional.

Waw keren ya .. 

Karena laut kita bisa menciptakan kapal perang, dengan kapal ini kita bisa bangkit dari defisit ekonomi. Lapangan pekerjaan akan bertambah, dan negara kita tidak susah-susah lagi meminjam modal dari amerika yang kapitalis. Ini merupakan sedikit banyak gambaran yang mudah di cerna oleh masyarakat. Begitulah ide yang ada dalam proyek pak Jokowi, yakni ingin menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sebenarnya masih banyak sektor lagi yang harus di hidangkan dalam tulisan ni. Seperti tol laut, 1000 pelabuhan yang harus di bangun, transportasi laut modern, dll. Itu saja sudah cukup untuk membuat kita bangga.

Lalu bagaimana nasib bangsa ini jika laut tidak ada sebagaimana dengan negara ASEAN, yaitu laos ?

Pasti akan makin terperuk perekonomian bangsa jika hanya mengandalkan ekononi daratan.

So, kita terkenal karena laut.
Kita kaya karena laut.
Kita hidup karena ada laut.
Dan terakhir, mari kita jaga laut indonesia melalui sebuah tindakan kecil yang bermanfaat untuk semua orang☺

Selamatkan laut kita!

6 Manfaat Buka Bersama (Buber)

Siapa sih yang tak kenal dengan buka bareng, semua orang pasti tahu makna dari buber itu sendiri. Muslim maupun non muslim pasti mengingatnya, apa lagi mereka muslim kaum berduit yang tiap hari berbuka puasa di luar selama bulan ramdhan.

Buber memang identik dengan bulan ramadhan, bulan dimana umat islam melakukan ibadah puasa. Namun buber bukan dibulan ramdhanpun bisa kita lakukan, menurut saya sah-sah saja tetapi bukan "buka bersama" namanya, yakni ngopi bareng, makan bareng ataupun sejenisnya.

Ternyata banyak manfaatnya lho dari kegiatan buber ini, yuk langsug saja kita simak ulasannya.

1. Menambah rezeki

Dengan berkumpulnya teman-teman lama dan baru maka semua pembahasan akan terhidang di situ, rezekipun akan mengalir jika pembahasan yang di saji ialah lowongan pekerjaan, proyek ke depannya, omzet yang di dapat dari usaha teman, dan sebagainya. Manfaat nomor 1 ni memang tidak sekarang kita rasakan, ia akan terasa saat kita telah sukses dengan hasil dari rezeki tersebut.

2. Ilmu semakin bertambah

Apapun yang di bahas tentu ada sumbernya, dan jika rujukannya valid dan membuat semua pendengar jumawa apa yang di paparkan orang tersebut. Maka secara tidak langsung ilmu yang mereka kuasai sedikit banyak sudah kita kantongi.

3. Saling berbagi ilmu

Dengan adanya wadah seperti kegiatan buber ini bisa menjadikan tempat menyalurkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, hitung-hitung untuk mendapatkan pahala. Bukan untuk menyombongkan kepintaran sendiri yaa teman. Orang bijak pernah berkata "jika air yang mengalir ke ember telah penuh maka carilah wadahnya untuk menampung" seperti itu lah ibaratnya jika kita mempunyai ilmu lebih.

4. Mengetahui seni berbicara yang baik dan benar

Jika teman-teman lama sudah di depan mata kita, tentu kita rindu akan ocehan yang mereka lontarkan dahulu. Tidak mungkin hal yang berkesan dan terburuk tidak dipaparkan dalam kesempatan itu. Pastinya mereka akan mengimplementasikan semua apa yang mereka rasakan, apa lagi teman kita tersebut habis mudik dari libur panjang kuliahnya. Nah disana kita akan dapat melihat siapa yang gaya bicaranya yang baik dan yang buruk, lalu yang berintelektual dan tidak. Dan seni berkomunikasipun akan terlihat jelas perbedaannya.

5. Memperkenalkan budaya toleransi

Sikap berbahase sangat kental berada di tradisi suku melayu, jika dipadukan dengan sikap toleransi maka yang dihasilkan kita akan sukses dan mudah dalam bergaul. Teman akan banyak dan mereka akan menghargai pendapat kita. Di saat teman kita sedang asik mengargumenkan opininya pasti terbesit di kepala ingin memotong agar hadirin yang ada tahu bahwa kitapun pintar atau mengerti apa yang mereka bahas. Disaat situasi seperti ini, toleransilah yang berperan untuk mengambil alih fikiran kita dari rasa kesombongan.

6. Meningkatkan keakraban pertemanan dalam suatu perkumpulan

Kalau dinner berperan penting dalam usia hubungan seseorang maka buber tidak jauh berbeda. Selain mempererat hubungan pertemanan yang hampir putus karena jarak, ia juga meningkatkan keharmonisan dalam suatu komunitas/organisasi sehingga menjadi solid setelah terpecah akibat dari kesibukan masing-masing per-individu.

Selamat menikamati buka bersama :) 

*HIMA-MKP Universitas Karimun

Infrastruktur Kurang Mahasiswa Resah

Infrastruktur yang belum memadai membuat masyarakat terhambat dalam melaksanakan kegiatannya, tidak salah bila Indonesia masih disebut negara berkembang dan sungguh menyedihkan bila negara tetangga sudah maju lebih duluan. Apa guna bila kota-kota besar di nusantara ini sudah maju tetapi kota kecil masih tetap saja berkutat dengan kekurangan infrastruktur. Seperti; tidak adanya aliran listrik, air hingga putusnya akses menuju desa yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, serta masih banyak lagi permasalahan yang begitu amat kompleks untuk diselesaikan oleh pemerintah.

Bukan putus asa yang diharapkan oleh masyarakat untuk pemerintah, melainkan optimisme yang tinggi kepada pemerintah untuk menyelesaikan ini semua. Dimana mereka yakin dan percaya bahwa dewan yang mereka pilih mampu untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

Tapi kenyataan yang ada pemerintah seperti tidak siap dalam menghadapi permasalahan ini. Saya menganggapnya entah itu karena kurangnya kemampuan, ketidakpedulian, atau bisa jadi karena birokrasi yang berbeli-belit sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk merealisasikan kebijakan itu. Misalnya persoalan listrik di kabupaten karimun yang belum bisa terselesaikan, seringnya mati lampu dan tidak adanya lampu penerangan di kawasan kampung baru tebing, yang menjadi akses bagi mahasiswa yang ingin menuju ke kampus univesitas karimun. Masalah ini sudah sangat lama terjadi, dari saya masuk semester satu hingga saat ini memasuki semester empat, artinya sudah 2 tahun masalah ini belum bisa diatasi. Seharusnya dalam waktu 2 tahun cukup untuk dapat diatasi.

Bila tidak segera direlisasikan, maka tidak ada kata tidak mungkin masyarakat dan para mahasiswa akan unjuk rasa untuk yang kesekian kalinya. Tentu setiap orang tidak ada yang menginginkan itu terjadi sebagaimana dahulu kantor PLN dirusak karena kesesalan warga karimun yang kabarnya melakukan pemadaman sepihak. Hal ini tentu akan merugikan waktu dan juga materi.Ini baru dua masalah yang membuat mahasiswa resah belum lagi masalah jalan yang belum di aspal, berlubang dan lainnya.Terkadang untuk mencari jalan tengah saya ingin usulkan dan semoga saja terkabukan. Yakni, memberikan ¼ gajinya para pejabat di kota ini untuk membantu membangun infrastruktur demi terwujudnya kesinambungan ekonomi. Agaknya, harapan saya amat kecil bila dilihat dari keadaan para pejabat sekarang.